PAPAUABARAT PUSARAN ONLINE-Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melontarkan kritik tajam kepada Pemerintah Pusat terkait penguasaan lahan di Papua yang dinilai merugikan masyarakat adat.
Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka dalam acara Papeda Summit pada Rabu, 2 September 2026.
Elisa mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya kepemilikan lahan oleh penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri.
“Sebagian besar hutan dan lahan di Papua saat ini telah dikuasai oleh pihak-pihak dari luar daerah, termasuk kalangan konglomerat, ‘jenderal cokelat’, maupun oknum yang memiliki latar belakang militer,” ujarnya.
Kondisi ini, kata Elisa, membuat masyarakat Papua seolah hanya menjadi penyewa atau “ngontrak” di atas tanah leluhurnya sendiri.
Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi dan akses lahan yang terjadi saat pembangunan proyek maupun pengelolaan sumber daya alam.
“Contohnya di sektor pertambangan. Ketika kami melakukan penelusuran, pemilik dan izin lahannya justru banyak dipegang oleh jenderal-jenderal maupun pengusaha dari Jakarta,” jelasnya.
Hal ini memicu kekhawatiran mengenai masa depan hutan Papua yang terancam habis akibat eksploitasi yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lokal.
Elisa menekankan pentingnya kehadiran negara untuk memberikan perlindungan hukum yang cepat bagi masyarakat adat dalam sengketa tanah.
Ia mendesak Pemerintah Pusat agar segera memberikan perhatian serius dan mempercepat proses legalitas tanah masyarakat adat. Dengan begitu, masyarakat Papua memiliki ruang dan kepastian hukum yang jelas dalam menjaga hak atas tanah mereka.
Selain isu lahan, dalam forum tersebut Elisa juga menyinggung dinamika hubungan antara daerah dengan Pemerintah Pusat. Ia menekankan perlunya transparansi dan kejujuran agar pembangunan bangsa dapat berjalan lebih maju dan adil di seluruh wilayah Indonesia.
Pernyataan paling keras disampaikan Elisa terkait perhatian Pemerintah Pusat terhadap Papua.
“Papua ini sangat ‘sexy’. Dulu Bantuan Khusus bisa turun akibat masyarakat Papua bakar Jayapura, bakar Manokwari, dan bakar Sorong. Jadi bangsa ini memang, kalau kita bicara baik-baik itu tidak didengar. Kalau mau diperhatikan harus buat kerusuhan dulu,” pungkasnya.***
